x

Pentingnya Profesionalitas dan Independensi di Masa Pemilu

 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama konsultan dari PR2Media melakukan riset Kapasitas Jurnalis dalam Meliput Pemilu 2024. Riset yang dipublikasikan pada 12 Februari 2024  ini mendapatkan dukungan dari USAID MEDIA -  Internews.

Ketua AJI Indonesia Sasmito dalam sambutannya mengatakan bahwa Kapasitas meliput adalah hal mendasar dalam peliputan pemilu. Tanpa kapasitas yang mumpuni akan sulit terwujud, konsekuensinya kepada publik tidak mendapatkan informasi yang valid dalam pemilu 2024.

“Dengan kualitas jurnalistik yang baik, masyarakat dapat cermat memilih para calon pemimpin. Kapasitas jurnalis ini berkelindan dengan kepentingan pemilik media”, kata Sasmito.

Dari hasil penelitian PR2Media sebelumnya, banyak media yang terafiliasi dengan partai politik. Padahal media sudah selayaknya melayani publik, bukan pemilik medianya. “Hal ini akan menimbulkan berkurangnya kepercayaan publik kepada media. Tanpa pers yang bebas, tidak mungkin terwujud sebuah demokrasi”, tambah  Sasmito.

Eric Sasono, Pimpinan Proyek USAID MEDIA, juga mengatakan bahwa riset ini menambah upaya AJI untuk melakukan advokasi yang berbasis riset kepada media dan jurnalis yang didukung Internews. Terkait pelanggaran pagar api yang dilakukan hampir separuh respon menjadi perhatian bersama.

Mengingat saat ini sedang terjadi erosi kepercayaan publik kepada media dan jurnalis, tapi di sisi lain saat ini kita mengandalkan jurnalisme yang berkualitas untuk membangun demokrasi. “Kami berharap riset ini membantu organisasi seperti AJI dan para pemangku kepentingan untuk lebih mengarahkan  kegiatan dalam membantu menyelesaikan persoalan,” ujarnya.

Engelbertus Wendratama, konsultan riset dari PR2Media menyampaikan hasil riset yang dilaksanakan selama dua bulan pada Desember 2023  Januari 2024, melibatkan setidaknya 1.300 jurnalis dari 38 provinsi di Indonesia.

Metodologi dalam riset ini adalah penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dan juga kualitatif dengan melakukan dua kali Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan pendalaman dari responden, regulator media, regulator pemilu, asosiasi jurnalis serta organisasi masyarakat sipil.

Dari riset ini diharapkan bisa mengidentifikasi pengetahuan dan kecakapan para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya meliput pemilu, mengidentifikasi pemahaman jurnalis tentang seluk beluk pemilu, dan kecakapan digital mereka. Juga ingin mengetahui dukungan perusahaan media dalam pemilu dan kondisi ketenagakerjaan para jurnalis dalam konteks pemilu.

Dari hasil riset diketahui profil responden sebanyak 63,1 persen merupakan jurnalis media daring, disusul media cetak (13,2 persen), televisi (11,1 persen), sisanya media lintas platform dan radio. Sebagian besar responden adalah reporter (67,6 persen), disusul editor/redaktur/produsen (16,7 persen).

Periset mengelompokkan dalam lima aspek yakni Kompetensi Jurnalis, Pemahaman Jurnalis tentang Pemilu, Etika Jurnalisme terkait pemilu, Dukungan Media terhadap jurnalis dalam meliput Pemilu dan Kondisi Ketenagakerjaan dalam meliput Pemilu.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyambut baik  riset ini dalam  menguatkan usaha mewujudkan pers yang lebih baik. Apalagi saat ini jumlah media daring semakin banyak. Ninik menyatakan saat ini pekerjaan rumah besar karena pers ini sangat bertanggung jawab besar kepada masyarakat, yakni sebagai kontrol sosial. Penyimpangan esensi demokrasi perlu disuarakan pers. Pada saat yang sama profesionalisme pers belum cukup memadai sehingga banyak penyimpangan terjadi. “Ini makin terasa pada saat masa pemilu, pers menghadapi tantangan sendiri,” ujar Ninik.

Pentingnya peningkatan kapasitas jurnalis dalam  meliput Pemilu, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi calon presiden-wakil presiden, calon legislative, berkualitas atau tidak. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan pengetahuan, dan kompetensinya. “Media punya peran penting untuk itu,” ujar Ninik.  

Tantangan pers di masa Pemilu, Pilkada bukan hanya di tingkat pusat tetapi juga daerah, banyak media bermunculan, memperlihatkan konglomerasi dan afiliasi pada politik tertentu tetapi tidak disampaikan  secara terbuka. Hal ini menjadi tantangan pada pers, menguatkan apa yang dihasilkan dari riset. Dewan Pers juga tengah menyusun reformulasi terhadap Kode Etik Jurnalistik terkait dengan isu Artificial Intelligence (A.I).

Mimah Susanti, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, menyampaikan lembaganya tidak berwenang terkait kebijakan peliputan pemilu di media, tapi pihaknya diberikan kewenangan mengawasi atas pemberitaan, penyiaran dan iklan pemilu. Di dalam P3SPS, KPI berwenang pada fungsinya yakni fokus program siaran pemilu yakni pemberitaan, sosialisasi dan iklan kampanye. Mengeluarkan kebijakan terhadap program siaran pemilu tersebut. proses pengawasan Pemilu 2024. Salah satu metode kampanye, melalui media massa (televisi, radio) untuk memberikan edukasi kepada publik.

“Bersama mitra dalam gugus tugas, kami merumuskan kebijakan dalam pengawasan dan penindakan di layar kaca,” ujar Mimah. Ia mengakui hingga kini lembaganya belum mengatur lebih rinci tentang pengawasan pemilu di media elektronik.

Penanggap berikutnya adalah Agoez Perdana, Ketua Bidang Advokasi dan Regulasi Media, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyatakan selain berfungsi untuk informasi, edukasi, media juga mempunyai fungsi ekonomi. Media tanpa ekonomi yang kuat, juga akan menghasilkan kualitas pemberitaan yang kurang bermutu dan tidak beragam.

Media, juga termasuk media siber juga harus menaati aturan tentang pagar api, untuk memisahkan pemberitaan dan advertorial. Media juga seharusnya menegakkan independensinya tanpa dipengaruhi  pihak internal dan eksternal termasuk intervensi pemilik modal dan tidak partisan.

Hasil riset lebih lengkap bisa diunduh di laman AJI Indonesia dalam link berikut: https://bit.ly/risetkapasitasjurnalis

Share